PAD Badung Naik Rp181 Miliar, Gerindra Ingatkan Jangan Terlena

Mangupura, todaysSpill.com
Kabar kenaikan pendapatan daerah Badung lebih dari Rp181 miliar mendapat apresiasi Fraksi Gerindra DPRD Badung. Namun, di balik optimisme tersebut, Gerindra mengingatkan pemerintah agar tidak terlena.
Sebab, sektor pariwisata yang menjadi mesin utama perekonomian Badung dinilai menghadapi berbagai ancaman, mulai dari situasi geopolitik, bencana alam, perubahan iklim dan cuaca, hingga persoalan klasik di dalam daerah seperti abrasi, banjir, sampah, kemacetan, utilitas dan parkir.
Catatan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara, dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi Gerindra terhadap perubahan APBD Badung.
Fraksi Gerindra menilai kenaikan pendapatan daerah merupakan capaian positif. Dalam perubahan APBD, pendapatan daerah dirancang meningkat lebih dari Rp181 miliar. Gerindra optimistis target tersebut dapat dicapai, namun meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai risiko yang dapat sewaktu-waktu memukul pariwisata.
“Pendapatan daerah pada perubahan dirancang naik Rp181 miliar lebih. Gerindra optimistis target ini bisa tercapai dengan catatan tetap waspada atas situasi geopolitik dan fenomena bencana alam, iklim, cuaca,” demikian disampaikan Puspa Negara.
Salah satu perhatian Gerindra adalah dampak gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
Gangguan tersebut disebut telah berdampak terhadap 108 penerbangan domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai, baik berupa pembatalan maupun pergeseran jadwal.
Kondisi itu berpotensi membuat tak kurang dari 13.000 wisatawan domestik membatalkan atau menggeser perjalanan mereka ke Bali.
Bagi Gerindra, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa ketergantungan Badung terhadap sektor pariwisata membutuhkan sistem mitigasi yang lebih siap.
Pemerintah diminta tidak menunggu krisis membesar sebelum bertindak. Salah satu langkah yang didorong adalah membangun crisis centre yang dapat digunakan untuk menghadapi berbagai gangguan yang berpotensi memukul sektor pariwisata.
Selain ancaman yang berasal dari luar, Gerindra menyoroti persoalan di dalam kawasan pariwisata Badung.
Abrasi Pantai Kuta, banjir, sampah, kemacetan, utilitas semrawut hingga parkir yang tidak tertata dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius.
Persoalan banjir di kawasan Dewi Sri dan sekitarnya bahkan mendapat perhatian khusus. Fraksi Gerindra meminta Bupati Badung mengambil diskresi agar penanganannya tidak berjalan lambat dan dapat dilakukan secara menyeluruh.
Gerindra mendorong pengerukan Tukad Mati sepanjang sekitar 5 kilometer serta pembenahan seluruh saluran drainase di kawasan Dewi Sri yang mencakup sekitar 275 hektare.
Penanganan tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir yang berulang, terutama di kawasan yang juga menjadi bagian dari pusat aktivitas pariwisata.
Di sektor pariwisata, perhatian Gerindra juga diarahkan kepada kawasan Kuta dan SAMIGITA (Seminyak, Legian, Kuta).
Kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu wajah utama pariwisata Bali tersebut dinilai perlu dikembalikan kejayaannya dengan pembenahan menyeluruh.
Gerindra mendorong peningkatan infrastruktur, keamanan, pelayanan dan lingkungan, sehingga kawasan Kuta dan sekitarnya mampu kembali memenuhi standar world class infrastructure.
Menurut Gerindra, daya saing destinasi tidak bisa hanya diukur dari jumlah wisatawan atau besarnya pendapatan daerah. Kenyamanan dan keamanan wisatawan hingga kualitas lingkungan menjadi bagian penting dalam mempertahankan reputasi Badung di mata wisatawan.
Di tengah berbagai catatan tersebut, Fraksi Gerindra tetap memberikan dukungan terhadap sejumlah proyek strategis yang dinilai dapat memperkuat konektivitas Badung.
Dukungan diberikan terhadap pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kuta Selatan yang telah memasuki tahap groundbreaking.
Gerindra juga menyinggung sejumlah rencana pembangunan lain, seperti ring road, Tunnel 24 Gatot Subroto Barat–Canggu, hingga pengembangan moda trem yang menghubungkan Bandara–Kuta–Canggu.
Namun, pembangunan infrastruktur baru diingatkan harus berjalan beriringan dengan pembenahan persoalan yang sudah ada.
Aspek keamanan turut menjadi perhatian. Bupati Badung didorong memperkuat koordinasi dengan Polda Bali, Polres Badung dan Polresta Denpasar, khususnya dalam menjaga kawasan destinasi pariwisata.
Gerindra bahkan mendorong adanya anggaran operasional bagi Polres Badung dan Polresta Denpasar untuk memperkuat sistem keamanan di kawasan wisata Kuta dan destinasi pariwisata Badung secara keseluruhan.
Bagi Gerindra, kenaikan PAD memang menjadi kabar positif. Namun, besarnya pendapatan daerah juga harus diikuti kemampuan pemerintah menjaga sumber pendapatan tersebut.
Sebab, ketika pariwisata terganggu akibat krisis eksternal maupun persoalan internal, dampaknya bukan hanya terhadap jumlah wisatawan, tetapi juga terhadap perekonomian dan pendapatan daerah.
Karena itu, kenaikan PAD Rp181 miliar lebih harus dibarengi kesiapan menghadapi krisis, pembenahan infrastruktur, keamanan, lingkungan dan kualitas destinasi agar Badung tidak hanya mampu meraup pendapatan besar, tetapi juga mempertahankan daya saingnya sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. TS-01