Jakarta, todaysSpill.com
Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya mendukung transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa usai mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Rapat tersebut diikuti Gubernur Bali I Wayan Koster, para bupati dan wali kota se-Bali, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta kepala daerah dari wilayah yang menjadi lokasi perluasan program digitalisasi bansos.
Menurut Adi Arnawa, penerapan sistem digital menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
“Pemkab Badung siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menyukseskan implementasi digitalisasi bantuan sosial. Melalui sistem yang terintegrasi, diharapkan penyaluran bantuan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Kabupaten Badung menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota yang masuk dalam program perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial. Program ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk mempercepat transformasi pemerintahan berbasis digital.
Selain mengevaluasi perkembangan implementasi di daerah, rapat koordinasi juga membahas kesiapan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meninjau pelaksanaan program tersebut, sekaligus mempersiapkan rapat terbatas mengenai percepatan transformasi pemerintahan digital.
Adi Arnawa menilai keterlibatan Badung dalam program ini menjadi bukti kesiapan daerah mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Melalui sinergitas ini, mudah-mudahan tata kelola pemerintahan semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung menjadi lebih berkualitas,” katanya.
Melalui digitalisasi bansos, pemerintah berharap proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat, meminimalkan potensi kesalahan data, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. TS-01
