Bali, todaysSpill.com
Dalam dua tahun terakhir, termasuk menjelang akhir tahun 2025, kembali mengemuka persepsi bahwa pariwisata Bali mengalami kelesuan. Di satu sisi, muncul keluhan soal kemacetan parah di kawasan Sarbagita akibat apa yang disebut sebagai over tourism. Namun di sisi lain, ketika memasuki tutup tahun 2025, justru terdengar keluhan bahwa kunjungan wisatawan menurun dan Bali terasa sepi. Dua persepsi yang bertolak belakang ini menggambarkan adanya persoalan dalam cara membaca dinamika pariwisata Bali secara utuh.
Kerap Abaikan Tata Ruang
Masalah pariwisata Bali tidak bisa dilepaskan dari pembangunan akomodasi yang berlebihan dan kerap mengabaikan tata ruang. Dampaknya nyata, seperti banjir yang melanda Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada September 2025. Persoalan lingkungan ini diperparah oleh krisis pengelolaan sampah, terutama dengan rencana penutupan permanen TPA Suwung pada Februari 2026 yang menimbulkan kekhawatiran serius bagi Denpasar dan Badung.
Dalam pertemuan Menteri Lingkungan Hidup bersama Gubernur Bali, Bupati Badung, Wali Kota Denpasar, dan Bupati Bangli beberapa hari lalu di Denpasar, disepakati solusi sementara berupa pembuangan sampah yang belum terolah dari TPSS di Denpasar dan Badung ke Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Pemerintah menargetkan persoalan sampah harus tuntas dalam dua tahun ke depan. Jika gagal, hal ini akan menjadi catatan buruk bagi kepemimpinan Bali.
Kesan pariwisata Bali yang sepi semakin menguat ketika tingkat hunian hotel di sejumlah kawasan menurun dan beberapa pusat wisata tampak lebih lengang. Namun pembacaan yang lebih komprehensif terhadap data resmi, pernyataan pemerintah, pandangan pelaku industri, pengamat pariwisata, hingga tokoh agama Bali menunjukkan bahwa kondisi ini tidak mencerminkan kemerosotan, melainkan perubahan arah dan struktur pariwisata Bali.
Tingkat Hunian Hotel
Isu Bali sepi kunjungan sepanjang 2024–2025 kerap mencuat di ruang publik, terutama ketika sebagian pelaku usaha pariwisata menyampaikan keluhan terkait tingkat hunian hotel. Narasi tersebut kemudian berkembang menjadi kesimpulan umum seolah Bali tengah mengalami kemunduran pariwisata. Padahal, jika dicermati lebih dalam, klaim ini tidak sepenuhnya sejalan dengan data resmi maupun pandangan para pemangku kepentingan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan rilis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, jumlah kunjungan wisatawan ke Bali sepanjang 2024 hingga memasuki 2025 tetap berada dalam tren pemulihan pascapandemi. Kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik tercatat stabil, bahkan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah menegaskan bahwa dinamika pariwisata Bali tidak dapat dibaca hanya dari satu indikator.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam sejumlah pernyataan resmi yang dimuat Antara News Bali dan media nasional sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025, menegaskan bahwa Bali tidak mengalami penurunan kunjungan wisatawan. Yang terjadi adalah proses penataan ulang pariwisata agar lebih berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan pengendalian pariwisata massal, penertiban akomodasi, serta penguatan desa wisata berdampak pada persepsi keramaian di kawasan tertentu, namun tidak berarti jumlah wisatawan berkurang.
Pandangan ini sejalan dengan sikap Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang dalam berbagai keterangan pers pada Desember 2024 hingga Januari 2025 menegaskan bahwa Bali tetap menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan global. Tantangan Bali ke depan bukan pada kuantitas kunjungan, melainkan pada pemerataan dan kualitas pariwisata, dengan pergeseran menuju pariwisata bernilai tambah tinggi yang menghormati budaya dan lingkungan.
Tidak Bisa Jadi Indikator
Dari sisi industri, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), dalam keterangannya pada Maret–April 2025 menjelaskan bahwa penurunan tingkat hunian hotel tidak dapat dijadikan indikator tunggal kondisi pariwisata Bali. Jumlah wisatawan tetap tinggi, namun terjadi pergeseran signifikan ke akomodasi non-hotel seperti vila, homestay, dan penginapan alternatif. Akibatnya, sebagian hotel tampak sepi, meskipun aktivitas pariwisata secara keseluruhan tetap berjalan.
Fenomena ini menciptakan persepsi visual seolah Bali lebih lengang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Padahal wisatawan kini tidak lagi terkonsentrasi di kawasan lama, melainkan menyebar ke wilayah lain dan desa-desa wisata yang berkembang pesat. Ini menunjukkan perubahan struktur pariwisata, bukan kemerosotan.
Transisi Menuju Pariwisata Berkualitas
Pengamat pariwisata Universitas Udayana, Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, dalam berbagai pernyataan publik sepanjang 2024 hingga 2025, menegaskan bahwa Bali sedang berada dalam fase transisi menuju pariwisata berkualitas. Mengukur kondisi pariwisata hanya dari kepadatan fisik kawasan tertentu sudah tidak relevan, karena orientasi pariwisata kini bergeser ke pengalaman, budaya, dan keberlanjutan.
Dimensi budaya dan spiritual juga memperkaya pembacaan situasi ini. Tokoh agama Hindu Bali, Gusti Ngurah Sudiana, menekankan bahwa berkurangnya kepadatan di sejumlah kawasan justru memberi ruang bagi masyarakat Bali untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan pelaksanaan nilai adat serta keagamaan. Pariwisata yang terlalu padat berpotensi mengganggu kesucian ruang dan harmoni sosial.
Minat Investor Asing Tetap Kuat
Dari sisi investasi, minat investor asing terhadap Bali tetap kuat. Indonesia Business & Investment Association (IBAI) mencatat realisasi investasi asing langsung (FDI) di Bali mencapai US$710,2 juta pada Semester I 2024. Memasuki 2025–2026, arah investasi mulai bergeser ke sektor yang lebih berkelanjutan, termasuk ekonomi kreatif dan investasi ramah lingkungan, sejalan dengan kebijakan selektif pemerintah pusat dan daerah.
Secara subjektif, anggapan “Bali sepi” sering kali terasa kurang tepat jika dilihat dari realitas di lapangan. Hotel di destinasi wisata tertentu penuh, pesanan mobil sewaan hampir habis, dan kepadatan lalu lintas semakin terasa. Ini menandakan bahwa aktivitas pariwisata dan ekonomi tetap tinggi. Persepsi sepi dan ramai sejatinya sangat kontekstual, dipengaruhi waktu, lokasi, musim, pengalaman pandemi, serta sudut pandang personal.
Namun, kemacetan dan tekanan lingkungan menjadi pengingat bahwa Bali membutuhkan solusi jangka panjang. Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Bali, dan seluruh pemangku kepentingan perlu mendorong terobosan serius, mulai dari penguatan transportasi publik, penataan lalu lintas kawasan wisata, hingga kebijakan tata ruang yang melindungi kawasan hulu agar tetap menjadi ruang terbuka hijau dan daerah tangkapan air.
Sebagai bagian dari masyarakat Bali, menjaga citra pulau ini adalah tanggung jawab bersama. Bali bukan sekadar destinasi ekonomi, melainkan ruang budaya dan spiritual yang hidup dari kepercayaan dunia terhadap nilai, keramahan, dan kearifan lokalnya. Jika bukan orang Bali sendiri yang menjaga dan merawat citra ini melalui narasi yang proporsional, bijak, dan berorientasi solusi, maka sulit berharap pihak lain melakukannya dengan pemahaman yang utuh.
Pada akhirnya, perdebatan tentang Bali ramai atau sepi menjadi kurang relevan. Tantangan utama pariwisata Bali ke depan bukan pada mengejar jumlah kunjungan, melainkan memastikan bahwa transformasi yang sedang berlangsung dikelola secara adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai budaya serta spiritual masyarakat Bali. Bali tidak sedang mundur, melainkan sedang menata ulang arah pariwisatanya. **
Tentang Penulis:
Penulis adalah Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, dan Universitas Warmadewa, Bali.
